Latar Belakang

Pembangunan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal dalam mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Polri yang baik, efektif dan efisien khususnya di wilayah hukum Polres Sambas, sehingga dapat melayani masyarakat secara govermment menuju aparatur Polri yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima kepolisian serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam perjalanannya Reformasi Birokrasi Polri masih banyak kendala yang dihadapi diantaranya penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan. Hal tersebut telah dilakukan langkah-langkah Strategis dalam menghilangkan perilaku penyimpangan anggota melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dimana dalam perkembangannya pada tahun 2018 Kemenpan-RB telah menetapkan 2 (Dua) Satker jajaran Polda Kalbar ditetapkan sebagai WBK dalam penilaian Zona Integritas yaitu Polresta Pontianak Kota dan Polres Singkawang yang memenuhi standar penilaian;

Dalam penetapan Satker sebagai WBK tersebut dimaksudkan sebagai kompetensi dan menjadi area percontohan penerapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Satker-satker di lingkungan Polri melalui pembangunan Zona Integritas dengan menerapkan Instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah, yang meliputi 6 (Enam) Area perubahan bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;

Perkembangan pembangunan di wilayah hukum Polres Sambas dalam menerapkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) belum dapat dilaksanakan secara maksimal, namun Polres Sambas berupaya untuk meningkatkan dan melakukan pembangunan dibidang pelayanan Publik melalui Pelayanan SIM, SPKT, SKCK dan Identifikasi sesuai Standart yang ditentukan. Polres Sambas dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi telah diusulkan sebagai (WBK) dikarenakan Polres Sambas telah dilakukan Penilaian oleh Tim Ombusment yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2018, dan dilakukan Penilaian oleh Tim Penilai Internal (TPI) dari Itwasda Polda Kalbar pada tanggal 19 Juli 2018 dengan hasil Penilaian 78,81 dengan predikat (Baik) serta dilakukan penilaian dari Menpan-RB yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2018 dengan mendapatkan penilaian predikat B- (Baik DC) dengan catatan, untuk mendukung proses pembangunan dalam mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri, tentunya Polres Sambas berpedoman dengan mengacu pada Jukrah dan Juknis yang telah ditetapkan melalui Road Map RBP Gel III Tahun 2016-2019 dan buku petunjuk Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM serta Keputusan Bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

 Untuk mewujudkan Polri yang Profesional dan mandiri sesuai harapan masyarakat, Satker Polres Sambas melaksanakan rapat koordinasi dengan satuan fungsi untuk membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) guna dilakukan perbaikan-perbaikan melalui 6 (Enam) Program antara lain: Penataan Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan system Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Hal ini guna adanya perbaikan dimasa yang akan datang sebagai sebuah landasan yang kokoh bagi Polres Sambas sesuai apa yang telah dicanangkan didalam mewujudkan tiga sasaran Reformasi Birokrasi Polri yaitu Aparatur Polri yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meningkatnya pelayanan prima Kepolisian serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Polri yang diiringi dengan perubahan paradigma/mindset dan kulturset