Polda Kalbar Gelar Sosialisasi Penyegaran HAM Kepada Anggota, Begini Penjelasannya

Polda Kalbar Gelar Sosialisasi Penyegaran HAM Kepada Anggota, Begini Penjelasannya

 

PONTIANAK, KALBAR – Sebagai bentuk menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan akan memberi pemahaman soal HAM kepada anggotanya.

Hal itu dibuktikan dengan dilaksanakannya Sosialisasi Penyegaran Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Anggota Polri Polda Kalbar oleh Ketua Tim Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial dan Ekonomi Irjen Pol H. Rachmat Mulyana, Rabu (25/5).

Disampaikan Kapolda Kalbar Irjen Pol Suryanbodo Asmoro dalam arahannya, menerima materi dari tim staf ahli Kapolri agar selalu dipedomani dan disampaikan kepada personel secara berulang.

“Berpedoman pada Tribrata, Catur Prasetya dan Panca Prasetya Korpri,” jelasnya.

HAM merupakan hal yang melekat bagi seluruh manusia, untuk dari itu seluruh personel harus mengikuti apa yang menjadi perkembangan dan mapping segala potensi gangguannya.

“Berpegang teguh pada asas legalitas, kewajiban, partisipasif, pencegahan, dan subsidiaritas sebagai penyelesaian masalah sekecil apapun harus segera diselesaikan, karena mengingat peran sosial media dapat menggoreng isu menjadi lebih panas,” ujarnya.

Ia berharap seluruh personel tidak melanggar HAM karena sudah jelas mendapat hak dari negara seperti gaji, remon dan hak lainnya.

Selain itu, sambutan Bapak Kapolri Melalui Ketua Tim Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial dan Ekonomi Irjen Pol H. Rachmat Mulyana mengatakan, dalam pelaksanaan tugas Polri selalu bersentuhan dengan HAM untuk itu selalu berpegang teguh pada HAM berdasarkan pasal 19 Undang-undang No 2 tahun 2002.

“Anggota Polri harus memahami prinsip HAM,” ucapnya.

Laksanakan tugas dengan hati nurani, lebih mengedepankan dialog proaktif dan persuasif terutama di daerah konflik sosial.

“Kendalikan emosi di lapangan, serta hindari pelanggaran HAM saat penegakan hukum,” tutupnya.

Polri Paparkan Pengamanan dan Penanganan Bencana 91 Command Center Bali ke Deputi Sekjen PBB

Polri Paparkan Pengamanan dan Penanganan Bencana 91 Command Center Bali ke Deputi Sekjen PBB

 

Dikunjungi Deputi Sekjen PBB, Polri Pastikan 91 Command Center Siap Lakukan Pengamanan dan Penanganan Bencana

Jakarta – Deputy Secretary General Of The United Nation, Mrs Amina J Mohhamed menyambangi 91 Command Center di Bali, dalam rangka meninjau fasilitas dan fitur yang tersedia dalm mendukung pengamanan GPDRR dan sistem manejemen monitoring bencana alam, gempa bumi dan tsunami.

Kepala Divisi Humas Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa, dalam kesempatan itu, Deputi Sekjen PBB dipaparkan soal fasilitas dan fitur di Command Center ITDC yang dibangun Polri sudah lengkap dalam mendukung pengamanan event Internasional, kegiatan masyarakat serta kepariwisataan.

“Serta fungsi Command Center bisa dialihkan sebagai sistem manajemen dan monitoring serta penanggulangan bencana alam , gempa bumi dan tsunami apabila terjadi di Bali,” kata Dedi kepada awak media, Rabu (25/5).

Dedi menekankan, dalam mendukung penanggulangan kebencanaan di Bali, kepolisian membangun sinergitas dan kerja sama antar stakeholder dengan tujuan membentuk sistem manajemen penanganan kebencanaan dan sistem Pengamanan terpadu.

“Melengkapi sarana prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan. Membuat SOP bersama melalui TTX dan TFG,” ujar Dedi.

Kemudian, kata Dedi, kepolisian bersama pihak terkait lainnya, melakukan pelatihan dan simulasi bersama dalam penguatan koordinasi dan kerjasama antar instasi dan stakeholder.

Setelah meninjau dan mendengarkan langsung pemaparan kepolsiian, Deputi Sekjen PBB mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kesiapan Polri untuk pengamanan GPDRR serta kesiapan dukungan teknologi Command Center yang sangat lengkap untuk antisipasi pengamanan dan kebencanaan.

“Sehingga PBB akan menjadikan 91 Command Center ITDC sebagai contoh pembuatan fasilitas Command Center sistem penanganan kebencanaan di negara-negara di dunia dibawah UNDRR,” tutupnya.

Polisi Ungkap Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi di Pati, Kabareskrim : “Kasus Terbesar Sepanjang 2022”

Polisi Ungkap Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi di Pati, Kabareskrim : “Kasus Terbesar Sepanjang 2022”

PATI – Kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di Kabupaten Pati diungkap tim Direktorat Tipidter Bareskrim Polri.

Dalam kasus yang disebut sebagai yang terbesar sepanjang 2022 tersebut Polisi menetapkan 12 orang tersangka.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto saat memimpin konferensi pers ungkap kasus di TKP Gudang PT Aldi Perkasa Energi di Jl. Juwana-Pucakwangi, Kec. Jakenan, Kab. Pati pada Selasa, (24/05/2022) siang.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi, Kadivhumas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo, Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto, dan General Manager Pertamina Jateng, Dwi Puji Ariestya.

Di hadapan sekitar 60 awaknmedia, Kabareskrim mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2022 Polri telah berhasil mengungkap 230 kasus dan menangkap 335 tersangka kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi.

“Kasus yang digelar ini terungkap pada 18 Mei 2022 lalu dan merupakan yang terbesar sepanjang tahun 2022. Petugas berhasil mengamankan sejumlah pelaku di beberapa wilayah Kabupaten Pati,” terangnya.

TKP pertama yang berhasil diungkap berada di sebuah gudang  di jalan Pati-Gembong, Kelurahan Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selanjutnya dari hasil pengembangan terungkap TKP kedua yang berada di gudang di Jl. Juwana-Pucakwangi, Desa Dukuhmulyo, Kec. Jakenan, Kab. Pati, Jawa Tengah.

Petugas selanjutnya juga mengamankan rombongan mobil heli (pengangkut BBM yang modifikasi) yang ditangkap TKP ketiga di Jl. Juwana Puncakwangi Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan.

Masing-masing dari 12 tersangka yang ditangkap,   memiliki peran spesifik mulai dari pemilik modal sampai dengan pengangkut BBM jenis solar bersubsidi tersebut.

Adapun para tersangka yang diamankan masing-masing berinisial MK sebagai pemilik gudang, EAS sebagai pemodal, AS sopir mobil heli, MT sopir mobil, SW sopir mobil, FDA sopir mobil, FDA sopir mobil, AAP kepala gudang, MA sopir truk tangki kapasitas 24 ribu liter, TH sopir truk tangki kapasitas 24 ribu liter, JS pemodal, AEP sopir mobil, dan S sopir mobil.

“Modus para pelaku yakni dengan cara menampung BBM jenis solar bersubsidi di gudang tempat penyimpanan yang diperoleh dari sejumlah SPBU. Mereka mengangkut solar menggunakan kendaraan yang sudah di modifikasi kemudian dikirim,” ungkapnya.

Dari sejumlah SPBU tersebut, para pelaku membeli solar subsidi seharga Rp.5.150,- per liter. Solar tersebut kemudian dijual ke pemilik gudang seharga Rp. 7.000 perliternya.

Oleh para pemilik gudang, BBM solar subsidi yang telah dibeli tersebut kemudian diangkut menggunakan mobil truk tangki kapasitas 24.000 liter dan 16.000 Liter dan dijual ke kapal-kapal nelayan senilai Rp. 10.000 hingga Rp. 11.000 per liternya.

“Kami juga telah mengamankan Kapal Tanker bernama Permata Nusantara di Pelabuhan Tanjung Priok yang memuat 499 ribu liter solar diduga hasil dari proses penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan para tersangka,” tuturnya.

Tindak pidana tersebut dilakukan para tersangka sejak tahun 2021 hingga sekarang. Diperkirakan omzet yang diraup dari kejahatannya mencapai 4 milyar rupiah.

“Ini (penindakan penyalahgunaan BBM subsidi) merupakan upaya yang terus menerus kita lakukan guna melindungi masyarakat dari perbuatan oknum yang menyalahgunakan BBM bersubsidi,” pungkasnya.

Sementara Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengungkapkan, pihaknya terus menerus berkoordinasi dengan Pertamina untuk melakukan monitoring distribusi hingga penjualan BBM di pasaran.

“Lewat satgas Puser Bumi, Polda Jateng bekerjasama dengan Pertamina untuk memantau BBM di pasaran. Masalah monitoring distribusi dan penyaluran BBM merupakan salah satu  arahan penting Kapolri dan ini tentunya ini wujud pelaksanaan dari kebijakan Presiden, ” kata Kapolda.

Atas keberhasilan Polri mengungkap kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi ini, Dwi Puji Ariestya selaku General Manager Pertamina Jateng memberikan apresiasi tinggi. Dirinya mengungkapkan akan terus berkoordinasi dengan Polri untuk mengamankan penyaluran BBM di wilayah Jateng.

“Bila ada kelangkaan di suatu tempat, pasti kita laporkan ke Polda. Kemudian kita turun ke lapangan bersama untuk melihat penyebabnya. Atas prestasi yang luar biasa ini saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya,” kata dia.

Atas perbuatannya dalam menyalahgunakan BBM solar bersubsidi pemerintah, para tersangka dijerat dengan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman maksimal 6 (enam) tahun penjara dan denda paling tinggi 60 milyar rupiah.

Polri Terapkan Restorative Justice dalam Kasus Dugaan Pencurian 40 Petani di Mukomuko

Polri Terapkan Restorative Justice dalam Kasus Dugaan Pencurian 40 Petani di Mukomuko

 

Jakarta – Polri menerapkan Restorative Justice atau keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus dugaan pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit PT. Daria Dharma Pratama (DDP).

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menjelaskan, pihak kepolisian menjadi mediator antara 40 petani dan pihak DDP. Usai proses itu, kata Agus, kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara keadilan restoratif.

“Penyelesaian perkara pencurian tandan buah segar Kelapa Sawit PT. DDP kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara restorative justice,” kata Agus kepada wartawan, Jakarta, Selasa (24/5).

Dengan telah disepakatinya keadilan restoratif, Agus menyebut bahwa, 40 orang petani yang sempat dilakukan penahanan kini telah dibebaskan.

“Telah dikeluarkan sebanyak 40 orang tahanan kasus tindak pidana pencurian TBS kelapa sawit,” ujar Agus.

Dalam proses mediasi itu, perwakilan dari Kuasa Hukum dan LSM AKAR, Zeliq Ilham Hamka menyampaikan apresiasi kepada aparat kepolisian yang telah menjadi memfasilitasi kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini.

“Menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Polres Mukomuko yang telah menyelesaikan tindak pidana pencurian TBS kelapa sawit PT. DDP melalui Restorative Justice,” tuturnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum dan Tim Legal PT. DDP Imam Nur Islami menyatakan hal yang serupa. Ia mengapresiasi niat baik dari aparat kepolisian.

“Mengucapkan banyak terima kasih kepada Polres Mukomuko karena atas bantuan berbagai permasalahan dapat teratasi, dan Polres Mukomuko dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik melalui jalur Restorative Justice,” tutupnya.

Terima Audiensi KPU, Kapolri Komitmen Amankan Seluruh Tahapan Pemilu 2024

Terima Audiensi KPU, Kapolri Komitmen Amankan Seluruh Tahapan Pemilu 2024

 

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (23/5/2022). Perwakilan kedua instansi negara itu membahas kesiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

 

“Baru saja kami mendapatkan kehormatan, menerima kunjungan silaturahmi sekaligus koordinasi awal antara Komisioner KPU dengan jajaran kepolisian,” kata Sigit usai audiensi kepada wartawan.

 

Menurut Sigit, pesta demokrasi 2024 nantinya akan lebih kompleks dibandingkan sebelum-sebelumnya. Alasannya, kata Sigit, dalam Pemilu tersebut akan dilaksanakan pemilihan yang serentak, baik tingkat eksekutif maupun legislatif.

 

Oleh sebab itu, Sigit menyebut, dalam kesempatan audiensi ini, KPU memaparkan kepada pihak kepolisian mengenai seluruh tahapan dan proses pelaksanaan Pemilu 2024.

 

“Sehingga perlu persiapan yang lebih awal, dan tentunya terkait dengan proses pengamanan baik hal-hal yang bersifat administrasi sampai dengan hal-hal yang sifatnya pengamanan fisik di lapangan, mulai tahapan awal, pelaksanaan rangkaian kampanye, sampai dengan proses rekapitulasi. Dan tentunya proses tahapan pengamanan pada saat rekapitulasi di pusat dan tahapan yang lain, seperti adanya gugatan,” ujar Sigit.

 

Dengan adanya koordinasi sejak dini dari pihak KPU, Sigit memastikan, pihak kepolisian di seluruh Indonesia siap melakukan pengamanan dan pengawalan di seluruh rangkaian tahapan Pemilu serentak tahun 2024.

 

Sigit menekankan, dengan adanya komitmen dari pihak kepolisian, lembaga penyelenggara Pemilu dan instansi terkait lainnya, diharapkan proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan sebagaimana asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

 

“Tentunya kami dalam posisi yang siap mengamankan, sehingga semua tahapan Pemilu dapat berjalan dengan baik dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Karena semuanya bisa terselenggara dengan aman dan lancar,” ucap Sigit.

 

Kesempatan yang sama, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengungkapkan bahwa tahapan awal Pemilu 2024 rencana akan dimulai pada 14 Juni 2022 mendatang. Ia pun menyebut, dalam pengalamannya, Pemilu selalu meningkatkan tensi perpolitikan di Indonesia. Sebab itu, Hasyim melakukan koordinasi sejak awal bersama dengan Polri.

 

“Sehingga dengan begitu, kita tahu semua yang namanya Pemilu dan Pilkada adalah area kontestasi politik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan ataupun mempertahankan kekuasaan. Tentu saja tensi politik akan makin tinggi, oleh sebab itu kami menginformasikan lebih awal dalam audiensi ini,” kata Hasyim.

 

Lalu dalam hal ini, Hasyim berharap peran dari aparat kepolisian dalam memastikan pengamanan dari seluruh rangkaian pelaksanaan Pemilu 2024. Mulai dari awal sampai dengan akhir ditingkat nasional.

 

“Tentu semua kegiatan tahapan, kepolisian terlibat aktif dalam pengamanan kegiatan Pemilu dan Pilkada 2024. Banyak hal dalam ruang lingkup dan kewenangan yang menjadi tugas kepolisian. Dan perlu kami komunikasikan, seperti untuk pencalonan diperlukan surat keterangan catatan kepolisian untuk semua calon misalkan itu, bagaimana mekanisme prosedurnya. Kemudian, yang lain-lain juga terutama yang berkaitan pengamanan kegiatan Pemilu dan Pilkada 2024,” papar Hasyim.

 

Hasyim pun menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah berkomitmen untuk mendukung memastikan seluruh rangkaian Pemilu 2024 berjalan aman dan lancar.

 

“Terima kasih kepada Bapak Kapolri beserta jajaran kami diterima dengan baik dalam pertemuan tadi. Melalui pak Kapolri disampaikan Polri siap dan) berkomitmen untuk mendukung pengamanan pemilu. Karena kami meyakini KPU dalam menyelenggarakan Pemilu tentu tidak bisa berjalan sendiri harus mendapatkan dukungan, kerja sama dengan berbagai pihak dalam hal ini termasuk Polri. Terima kasih pak kapolri atas dukungan dan komitmen kerja sama dan bantuan kepada KPU,” tutup Hasyim.